CT: Pengurangan Subsidi BBM Sebuah Keharusan

Jakarta -Jumlah subsidi BBM tahun ini sudah sangat besar, mencapai Rp 246 triliun. Sudah menjadi keharusan subsidi BBM ini dikurangi, sehingga anggaran pembangunan infrastruktur bisa menjadi lebih besar.

“Jadi bahwa subsidi BBM yang ada sekarang sudah terlampau besar jumlahnya, sehingga perekonomian tidak sehat. Kalau subsidi besar, menyebabkan anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan infrastruktur, dan mengurangi kemiskinan juga menjadi kurang, akibatnya pembangunan terhambat,” ujar Menko Perekonomian Chairul Tanjung saat open house di rumahnya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (28/7/2014).

Namun, ujar pria yang akrab disapa CT ini, pengurangan subsidi BBM berupa kenaikan harga belum bisa dilakukan oleh pemerintahan SBY saat ini. Pemerintah masih menunggu presiden baru definitif, artinya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan pasangan capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Hasil MK akan keluar pada 21 Agustus 2014. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai pemenang pilpres.

“Masalahnya, sekarang kita dalam masa transisi pemerintahan, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat kebijakan penghapusan subsidi ini. Karena harus Menanti pemerintahan yang definitif. Setelah 21 Agustus, setelah ada keputusan MK, baru bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi yang baik antara pemerintah yang baru dan pemerintah yang sekarang,” tutur CT.

CT, Presiden SBY ingin membuat tradisi yang berbeda dalam masa transisi hari ini. SBY ingin menciptakan masa transisi yang baik, antara pemerintahan sekarang dengan pemerintahan baru.

“Karena dulu dari masa Bung Karno ke Pak Harto, ke Gus Dur, Gus Dur ke Megawati, dan Mega ke SBY. Tidak ada transisi yang smooth. SBY ingin membuat sebuah tradisi baru, memberikan info sebanyak-banyaknya terhadap pemerintah baru,” papar CT.

Lalu kapan pengurangan subsidi BBM bisa dilakukan? CT mengatakan, bisa saja kebijakan itu dilakukan pemerintahan sekarang, atau pemerintahan yang akan datang, atau sebagian dilakukan sekarang dan sebagian lagi oleh pemerintah yang baru.

“Tidak ada opsi tertutup untuk subsidi BBM. Semua terbuka, kita tunggu saja. Tapi saya tidak tahu opsi apa yang dipilih. Sebelum ada presiden definitif usai keputusan MK, kita tidak bisa berandai-andai,” ujar CT.

Dia mengatakan, banyak orang salah menyatakan keputusan kenaikan harga BBM subsidi adalah keputusan ekonomi. CT mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi adalah keputusan politik.

(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

CT: Pengurangan Subsidi BBM Sebuah Keharusan