Jakarta -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sudah disahkan DPR dalam sidang paripurna, hari ini. Pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan mengelola anggaran Rp 2.039,5 triliun, sebagai APBN terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie OFP menyebutkan dalam APBN 2015 belum mencakup program dan kebijakan pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK, seperti dana desa, Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), dan pendidikan.
“Belum seluruhnya. Dana desa belum, BPJS belum seluruhnya, pendidikan juga belum,” ungkapnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (29/9/2014)
Sehingga APBN 2015 memang hanya berupa basis dasar yang bisa diubah lagi oleh pemerintahan Jokowi-JK. Untuk itu, nantinya akan dilakukan perusahaan APBN, agar sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintahan baru.
“Yang belum masuk, nanti di APBN Perubahan,” sebutnya.
Proses APBN Perubahan, kata Dolfie akan dimulai pada bulan Januari 2015. Alasannya harus menunggu selesainya penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
“Januari bisa perubahan. Kan RPJMN belum ada. Gimana mau diajukan,” tukasnya.
(mkl/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
Program Jokowi-JK Belum Masuk di APBN Terbesar Sepanjang Sejarah RI
No comments:
Post a Comment