Jakarta -Pemerintah mempunyai dana siaga Rp 37,1 triliun lebih termasuk untuk keanggotaan di International Monetary Fund (IMF). Dana tersebut untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota IMF dan organisasi internasional lainnya seperti IDB, IFC, ADB dan lain-lain.
Dalam Rancangan APBN 2015 yang dibahas pemerintah dan Badan Anggaran, diputuskan pengelolaan dana penyertaan modal ke IMF yang sebelumnya dilakukan pemerintah langsung melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dialihkan ke Bank Indonesia (BI).
Komitmen dana yang akan diserahkan ke BI sebesar Rp 37.159.221.895.578,9 ( Rp 37,1 triliun). Dari jumlah itu sebanyak Rp 33.553.945.227.099,60 adalah komitmen promissory note atau surat sanggup bayar yang sebelumnya telah dikeluarkan pemerintah, selanjutnya akan menjadi promissory note BI kepada IMF.
Selain itu, ada juga Rp 2.826.956.396.635,84 sebagai pembayaran utang pemerintah ke BI karena mengucurkan dana talangan untuk menyuntik modal sejumlah lembaga keuangan internasional.
“Penyertaan Modal Megara (PMN) kepada Bank Indonesia dilakukan dalam rangka pengalihan pencatatan modal atau kuota Indonesia pada IMF sebesar Rp 37.159.221.895.578,9 (nilai per 30 April 2014),” kata Anggota Banggar Dolfi OFP, dalam rapat kerja dengan pemerintah, Minggu (28/9/2014).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara menjelaskan dana Rp 37,1 triliun tersebut bukanlah setoran modal, tetapi kuota selaku anggota IMF yang menggambarkan hak suara Indonesia di IMF.
“Itu bukan pemberian modal, bukan juga saham, itu namanya kuota. Kuota yang ditetapkan untuk masing-masing anggota IMF, seperti kita jadi anggota koperasi. Dana itu bisa ditarik full 100%, beda dengan saham,” katanya.Next
(rrd/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
Dana Keanggotaan RI di IMF dan Lembaga Internasional Rp 37 Triliun
No comments:
Post a Comment