TEMPO.CO, Jakarta – Bahan bakar gas yang diperkenalkan sejak 25 tahun silam menjadi tidak populer lantaran pemberian subsidi pada bahan bakar minyak (BBM). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Edy Hermantoro, memperkirakan dari 35,5 juta standar kaki kubik (million standard cubic feet per day/mmscfd) atau 1.150 liter setara premium gas yang disediakan per hari, tak semuanya diserap.
“Sebetulnya sudah dimulai sejak 1988. Tetapi bagaimana pun juga karena disparitas harga dan subsidi BBM masih masif, (BBG) kalah terus,” kata Edy dalam perayaan ulang tahun Perusahaan Gas Negara di Monas, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2013.
Dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini, Edy mengharapkan banyak masyarakat beralih ke BBG. Harga bensin bersubsidi yang kini Rp 4.500 per liter rencananya akan dinaikkan menjadi Rp 6.500 per liter. Sementara harga minyak solar bersubsidi rencananya dinaikkan dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 per liter.
“Kalau ada penyesuaian-penyesuaian, orang pasti akan berpikir, mencari alternatif sendiri bahwa dia pakai ini (BBG),” kata Edy. (Baca: Pemerintah Prioritaskan Bagun SPBG)
Direktur Pengusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Jobi Triananda Hasjim mengatakan tahun ini perseroan melihat pasar BBG yang bertambah. Pemerintah sudah melarang kendaraan dinas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi pemerintah menggunakan BBM bersubsidi.
Saat ini terdapat sekitar 140 BUMN dan 34 kementerian/lembaga–belum termasuk pemerintah daerah, seharusnya tak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Jobi mengatakan dengan menggunakan BBM nonsubsidi seharga Rp 10.000 per liter, berarti biaya bahan bakar akan melonjak.
“Kalau hari ini BUMN yang tidak boleh beli bensin bersubsidi, lalu menggunakan BBG, kami sebagai BUMN bisa menghemat anggaran sekitar 60 persen. Jadi, kami tawarkan BUMN dan BUMD beralih lah. Ini sangat membantu keuangan pemerintah,” kata Jobi.
Saat ini, harga BBG dijual dengan harga Rp 3.100 per liter setara Premium (LSP).
BERNADETTE CHRISTINA
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
BISNIS Terpopuler
Pemerintah Prioritaskan Pembangunan SPBG
Pembatasan Anggaran Tak Pengaruhi Pengadaan RFID
Harga BBM Naik, BBG Diharapkan Jadi Alternatif
No comments:
Post a Comment