TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), Dadi Sudiana, meminta pemerintah tak hanya mengurusi masalah harga komoditas. Dadi berharap pemerintah lebih fokus dalam membenahi masalah pada sisi produksi.
»Jangan cuma melihat harga. Harga naik karena gagal panen, akibat hama dan penyakit. (Tapi) untuk menyelamatkan tanaman biaya tinggi, jadi harga tinggi bukan berarti petani untung besar,” kata Dadi ketika dihubungi Tempo, Selasa, 15 Oktober 2013.
Pekan lalu, Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah di tingkat konsumen. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, mengatakan jika harga komoditas-komoditas tersebut di atas harga referensi, pemerintah mengizinkan impor.
Untuk komoditas cabai merah dan cabai keriting, harga referensi ditetapkan Rp 26.300 per kilogram. Dengan harga ini, harga bawang di tingkat petani diperkirakan Rp 12.290, sudah termasuk biaya produksi dan margin petani.
Sementara untuk komoditasi cabai rawit merah, harga referensi ditetapkan Rp 28.000 per kilogram. Untuk cabai rawit merah, Kementerian Perdagangan memperkirakan harga di tingkat petani diperkirakan Rp 13.365 per kilogram.
Dadi mengatakan, dalam kondisi normal, harga ini mungkin tak jadi masalah. Namun, dalam kondisi saat ini, harga tersebut dinilainya tak realistis. »Hitungan itu kalau kondisi normal. Sekarang ini tanaman terkena hama penyakit akibat cuaca ekstrem. Kemarin hujan banyak, sekarang kekeringan.”
Dadi menjelaskan, untuk jenis cabai merah dan cabai keriting, biaya produksi saat ini berkisar Rp 12.000 per kilogram. Karena itu, menurut Dadi, petani baru untung jika menjual cabai dengan harga Rp 16.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit, biaya produksi saat ini diperkirakan berkisar Rp 20.000 per kilogram dan dijual petani dengan harga Rp 30.000 per kilogram.
»Cabai rawit itu ongkos metiknya saja sudah mahal. Sekilo cabai rawit itu kurang lebih 1.000 butir cabai,” kata Dadi.
Dadi mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan pendampingan terkait penerapan teknologi dan praktek pertanian yang baik (good agricultural practices). Selain itu, jaminan pembiayaan pertanian yang murah juga perlu disediakan agar biaya produksi pertanian bisa ditekan.
»Kalau sampai gagal panen, untuk memulai lagi berat karena tidak ada yang mau memberi pinjaman. Dapat pinjaman dari skema yang disusun pemerintah saja sulit,” kata Dadi.
Dadi mencontohkan, untuk mendapat kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) yang dikenai bunga 4 persen, dibutuhkan jaminan. Sementara kredit usaha rakyat (KUR) yang bebas jaminan, Dadi mengatakan, bunga yang dibebankan cukup tinggi. Dadi juga mengeluhkan bantuan pemerintah sering kali tak diikuti evaluasi sehingga tak ada perbaikan untuk program berikutnya.
BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE
Tanah Abang Macet Lagi, Jokowi Kecewa
Iklan Sepatu ‘Anti-Islam’ Dikalahkan Pengadilan
Gereja Tolak Upacara Pemakaman Mantan Kapten Nazi
Kampung Rambutan Masuk Wilayah Mana Pak Jokowi?
Ini Dua Buron Pembunuhan Holly Angela
Petani Minta Pemerintah Benahi Produksi
No comments:
Post a Comment