Dahlan Minta Kejelasan Kelanjutan RFID

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan telah memerintahkan Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, Dwijanti Tjahjaningsih, untuk mengklarifikasi keberlanjutan proyek alat pengendali Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi atau (Radio Frequency Identification/RFID) kepada eselon I di Kementerian ESDM.

Klarifikasi ini berhubungan dengan adanya rencana dikeluarkannya kartu BBM. “Saya minta segera diklarifikasi ini seperti apa teknisnya. Karena kalau memang dilaksanakan, kaitannya dengan RFID bagaimana,” ujarnya usai rapat pimpinan di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, 17 Oktober 2013.

Dia juga mengkhawatirkan akan terjadi tumpang tindih fungsi dalam proyek tersebut, terutama permasalahan hak membeli BBM bersubsidi. “Dulu semangatnya kalau tidak dipasang RFID, maka tidak bisa beli BBM subsidi. Nah, apakah dengan kartu itu orang memiliki hak itu, jadi merasa tidak perlu dipasang (RFID) lagi,” katanya.

Dahlan ingin tahu detail terlebih dahulu apakah program kartu BBM ini mempunyai fungsi pengendali konsumsi BBM juga atau hanya sebatas teknis pembayaran agar tidak menggunakan uang tunai. “Makanya ini saya sedang minta klarifikasi, agar terjadi sinkronisasi,” tuturnya.

Bila RFID ini batal, ia memperkirakan Pertamina akan mengalami kerugian karena sudah meneken kontrak dengan PT INTI (Persero). Terlebih beberapa pengadaan untuk wilayah Jakarta sudah rampung. “Iya, rugi (kalau batal). Tapi kan ini masih diklarifikasi bagaimana teknisnya,” katanya.

Adapun mengenai kendala PT INTI untuk melakukan pengadaan untuk seluruh Indonesia, Dahlan mengatakan Inti dan Pertamina sedang dalam pembahasan untuk mengubah nilai proyek akibat melonjaknya nilai tukar rupiah. “Mereka masih membahas satu sama lain,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong penggunaan transaksi nontunai untuk pembelian BBM bersubsidi. Rencana ini lantaran implementasi RFID terlambat akibat permasalahan pengadaan alat. Wakil Menteri Energi Susilo Siswoutomo mengatakan, kontrol konsumsi BBM subsidi yang paling cepat sebaiknya memang menggunakan kartu nontunai.

ANANDA PUTRI

Terhangat:

Dinasti Banten | Setahun Jokowi-Ahok | Pembunuhan Holly Angela

Berita terkait:

INFOGRAFIS: Riwayat Cek Pelawat

Ribetnya Pindahan Tiga Sosialita KPK

Miranda di Tahanan, Disertasi dan Cat Rambut

Kesaksian Berantai Penjerat Miranda

 

Dahlan Minta Kejelasan Kelanjutan RFID