Kepala BPH Migas Tidak Tahu Banyak Soal RFID

Jakarta -Program alat monitoring dan pengendalian BBM subsidi dengan RFID saat ini tersendat. Anehnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) merasa tidak pernah menugaskan PT Pertamina untuk menyediakan teknologi IT dalam setiap penyaluran BBM subsidi.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengaku, tidak mengetahui banyak hal soal perkembangan RFID. Sebab instasinya tidak dilibatkan dalam program ini. Karena merupakan aksi korporasi.

“Rapat sama kita enggak ada. Itu benar-benar aksi korporasi. Enggak disampaikan kayak kita mau pakai teknologi apa, mau kapan dilakukan, enggak. Begitu itu, mereka bilang sudah ada aksi korporasi,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (25/3/2014).

Padahal seperti diketahui, BPH Migas mewajibkan setiap badan usaha seperti PT Pertamina, AKR Corporindo, Surya Parna Niaga (SPN) yang mendapat penugasan menyalurkan BBM subsidi untuk menggunakan IT, saat ini AKR dan SPN sudah memenuhi kewajiban tersebut, sementara PT Pertamina masih dalam proses pemasangan RFID.

Anehnya, Andy justru menganggap program RFID tersebut tidak terlalu penting, selama Pertamina dapat menjaga penyaluran BBM subsidi tidak melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBN. Tahun ini kuota BBM subsidi ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter.

“Selama Pertamina bisa mengendalikan kuota yang diberikan ya enggak apa-apa. RFID kan tujuannya monitoring dan pengendalian,” ungkapnya.

Sementara itu, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 untuk larangan penggunaan BBM subsidi pada kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD, Truk perkebunan dan pertambangan tetap berjalan.

“Pengendalian kan dasarnya peraturan pemerintah, terakhir kan peraturan pemerintah No 1 tahun 2013, itu saja dipakai terus,” jelasnya.

Namun perlu ada sedikit revisi. Karena akan dimasukkan program pembelian BBM dengan skema non tunai. Andy sedikit optimistis program ini akan berjalan efektif.

“Soal efektif itu tergantung, tapi setidaknya entry point buat kita monitoring dengan baik dan gampang, ada lembaga yang bisa diminta datanya. Bukan hanya dari SPBU tapi dari merchant banknya bisa,” kata Andy.

(mkl/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

Kepala BPH Migas Tidak Tahu Banyak Soal RFID