Bersaing Dengan Vietnam, Pengusaha Ngeluh Soal UMP dan Pajak

Jakarta -Pelaku industri lokal mengakui produktivitas industri Indonesia masih kalah dengan Vietnam. Mereka mengeluh soal ‘gangguan’ yang masih dihadapi seperti kenaikan Upah Minimum (UMP) hingga soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menuturkan, pada dasarnya, industri di Indonesia khususnya padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki merupakan industri yang tangguh, mampu menghasilkan daya saing dan nilai tambah yang besar.

“Industri padat karya itu sudah cukup tangguh, mereka sudah sangat kompetitif,” tutur Hariyadi ditemui di kantor Apindo, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Hariyadi menuturkan, Vietnam kini produktivitas industri padat karyanya mengungguli Indonesia. Banyak industri-industri padat karya di dalam negeri yang merelokasi pabriknya ke negara lain, terutama Vietnam.

“Vietnam sekarang jauh lebih tinggi dari kita. Kalau kita nggak diganggu bisa lebih tinggi,” tuturnya.

Gangguan yang dimaksud Hariyadi adalah mengenai banyaknya demo-demo buruh dan disinsentif yang membuat industri padat karya menjadi lamban berkembang. Penerapan (Upah Minimum Provinsi) UMP yang dibawah tekanan pun menurutnya menjadi salah satu bentuk gangguan terhadap industri padat karya.

“Problemnya itu di UMP‎ dan PBB (pajak bumi dan bangunan). Itu melemahkan daya beli masyarakat. Naiknya 15% per tahun rata-rata. Itu sudah tinggi loh,” tuturnya.

‎Dalam kesempatan itu juga Hariyadi juga mengatakan, ke depan, pemerintah sebaiknya memusatkan kawasan industri agar dibangun di luar Jawa, seperti Kalimantan dan Sulawesi. Pasalnya, kondisi lahan, populasi di Jawa sudah sangat padat.

‎”Kawasan industri itu sudah jangan di Jawa. Jumlah penduduknya udah ngak ideal. Daerah yang menjadi lumbung energi itu cocok dijadikan kawasan industri. Kalimantan, Sulsel‎,” tuturnya.

(zul/hen)

Bersaing Dengan Vietnam, Pengusaha Ngeluh Soal UMP dan Pajak