Jakarta -Rencana Pemerintaha Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyuntik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Rp 74,9 triliun belum mendapat lampu hijau DPR.
Kalangan anggota dewan dari Komisi XI masih mempertanyakan rencana kebijakan tersebut, dalam rapat kerja dengan pemerintah.
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan sejumlah Dirut BUMN.
Ketua Komisi XI DPR-RI Fadel Muhammad mengatakan, para anggota Komisi XI belum satu suara soal rencana pemerintah terkait PMN. Padahal rapat ini sudah berlangsung sejak pukul 15.00 WIB, dan diwarnai beberapa kali diskors untuk lobi-lobi.
“Hasil pembicaraan kita berbeda-beda, ada yang sudahlah, ada lagi yang ingin melihat lebih dalam,” kata Fadel di akhir rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Komisi XI DPR RI masih membutuhkan waktu, untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh atas berbagai aspek terkait PMN, sehingga Komisi XI DPR belum bisa memutuskan hari ini. Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN
Sehingga Fadel sebagai ketua rapat kerja belum mau mengambil kesimpulan rapat. “Saya ingin mendengar dari masing-masing fraksi agar supaya menteri dan hadirin bisa mendengar pandangan dari masing-masing fraksi,” kata Fadel.Next
(hen/dnl)
Jokowi Mau 'Suntik' BUMN Rp 74,9 Triliun, DPR Masih Menggantung
No comments:
Post a Comment