Di Depan Jokowi, DPR Pertanyakan Izin Ekspor dan Smelter Freeport

Jakarta -Hari ini, pimpinan DPR menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu isu yang dibahas adalah seputar nota kesepahaman (Mou) perpanjangan ekspor dan pembangunan fasilitas pemurnian barang tambang (smelter) PT Freeport Indonesia.

“Semua pimpinan DPR menyampaikan bahwa Freeport ini merupakan hal yang sangat strategis buat kehidupan bangsa. Khususnya Papua, dan juga negara kita,” kata Setya Novanto, Ketua DPR, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/2/2015).

DPR, lanjut Novanto, tidak sepakat dengan perpanjangan MoU izin ekspor yang diberikan kepada Freeport. Setelah MoU izin ekspor pertama habis pada 25 Januari 2015, pemerintah memberikan perpanjangan selama 6 bulan.

“Apa yang dilakukan perpanjangan ini memang menyalahi aturan yang ada. Maka kita sudah sampaikan, tentu ini akan segera diperbaiki,” tegas Novanto.

Selain itu, tambah Novanto, pimpinan DPR dan Presiden Jokowi juga membahas soal rencana pembangunan smelter Freeport di Gresik (Jawa Timur). Jokowi, menurut Novanto, juga berpandangan senada dengan DPR yakni smelter seharusnya dibangun di Papua, tempat Freeport beroperasi.

“Berkaitan dengan smelter itu, memang presiden menyarankan di Papua seperti apa yang diusulkan oleh DPR. Presiden menyampaikan apa yang diberikan oleh pihak Freeport hanya Rp 6 triliun, sementara pihak pemerintah memberikan Otsus (Otonomi Khusus) sudah sampai Rp 35 triliun. Ini tentunya mesti harus dipikirkan secara jangka panjang apa-apa yang diperlukan oleh rakyat Papua,” jelasnya.

Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR, menambahkan bahwa Jokowi sepakat smelter dibangun di daerah Timika. Namun, ini tentu membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

“Soal Freeport, beliau (Jokowi) setuju bahwa nanti akan dibangun smelter di Papua, di Timika. Tadi ada yang disampaikan bahwa masalah power plant (pembangkit listrik) menjadi suatu pemikiran,” papar Agus.

Melihat isu Freeport yang cukup kompleks, DPR pun merasa butuh untuk membentuk Panita Kerja (Panja) tersendiri. Panja terkait Freeport ini akan dikomandoi oleh Komisi VII DPR, yang memang membidangi energi.

“Nanti kita di DPR akan membentuk Panja Freeport. Komisi VII akan menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi. Panja memang harus kita laksanakan,” ungkap Novanto.

(hds/hen)

Di Depan Jokowi, DPR Pertanyakan Izin Ekspor dan Smelter Freeport