Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menegaskan tak ada mafia beras dalam sistem perdagangan bahan pokok utama di Indonesia ini. Hal ini berbeda dengan pernyataan-pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel soal mafia beras.
“Ah, nggak ada itu. Hanya orang dagang biasa timbun-timbun nanti juga biar rugi sendiri kita turunkan harga,” kata JK usai rapat koordinasi soal harga beras di Kantor Wapres, Senin (23/2/2015).
Ia juga menegaskan bagi pedagang yang terbukti menimbun beras maka sanksi hukumnya sangat berat, yaitu denda Rp 50 miliar dan penjara 5 tahun.
“Mau timbun silakan saja, nanti kita suruh tangkap polisi,” katanya.
JK juga menegaskan meski harga beras naik, pemerintah memutuskan tak akan mengimpor beras.
“Ndak, ndak. Sampai sekarang ndak. Artinya impor itu kalau perlu. Sekarang ini, tapi kalau ada apa-apa ya tidak soal,” katanya.
Istilah mafia beras kini kembali muncul setelah Rachmat Gobel mengungkapkan ada praktik oplosan beras, yaitu beras hasil operasi pasar (OP) Perum Bulog di sebuah gudang di Cakung Jakarta Timur 18 Januari 2015 lalu.
“Karena sistemnya yang menciptakan ini. Kenapa barang itu selalu lebih mahal, waktu sidak di Cakung beras dioplos dengan merek dagang lain dan dijual ke daerah lain. Jadi ada mafia beras,” jelas Gobel kemarin.
Seperti diketahui harga beras khususnya di Jakarta sudah naik 30% sejak awal Februari 2015. Hal ini berbarengan dengan kebijakan pemerintah menghentikan pasokan OP beras melalui pedagang khususya di Pasar Induk Cipinang, karena OP beras melalui para pedagang tak efektif.
Kini pasokan rata-rata beras di Cipinang anjlok 50% dari 3.000 ton per hari menjadi 1.500 ton karena faktor suplai yang terbatas dari sentra produksi dan terhentinya pasokan beras OP dari Bulog.
(mkl/hen)
Beda dengan Mendag Gobel, JK: Nggak Ada Itu Mafia Beras
No comments:
Post a Comment