Jakarta -Kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk solar dan premium membuat khawatir pengelola SPBU, khususnya SPBU yang ada di jalan tol. Misalnya pengelola SPBU rest area KM 13,5 tol Jakarta-Merak khawatir penjualannya anjlok hingga 50% sampai PHK karyawan. Apa tanggapan Pertamina?
“Kalau mau protes sampaikan kepada regulator yaitu BPH Migas dan kami (Pertamina Pusat),” ungkap Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir kepada detikFinance, Sabtu (2/08/2014).
Ali menganggap wajar bila ada beberapa pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan yang dikeluarkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas ini.
“Kamis sampaikan dulu suatu kebijakan yang dikeluarkan itu tidak ada yang 100% yang memuaskan semua pihak, itu dulu,” imbuhnya.
Untuk sementara Ali meminta seluruh pengelola SPBU patuh terhadap aturan yang dikeluarkan BPH Migas. Ali bisa mengerti kebijakan yang dikeluarkan BPH Migas adalah untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi, agar kuota BBM subsidi 46 juta Kilo Liter (KL) tidak jebol hingga akhir tahun.
“Kita lihat dulu lah, lalu kita jalankan dulu kebijakan ini. Amanat APBN-P kuota BBM subsidi tahun 2014 hingga akhir tahun hanya 46 juta KL. ini yang mesti harus dicermati,” cetusnya.
Dalam UU No. 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014 telah disahkan, volume kuota atau jatah BBM bersubsidi dikurangi, dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL.
Salah satu imbas dari pengurangan ini adalah dihentikannya penjualan BBM jenis premium di SPBU jalan tol mulai 6 Agustus 2014. Kemudian dibatasinya penjualan minyak solar mulai Senin, 4 Agustus 2014 mulai pukul 08.00 hingga 18.00.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
Pengelola SPBU Mengeluh Bensin Premium 'Hilang' di Jalan Tol, Ini Kata Pertamina
No comments:
Post a Comment