Produksi Sagu Rakyat Di Tebing Tinggi Terancam Punah

Bisnis.com, KEPULAUAN MERANTI – Sejauh mata memandang, pohon berjenis palem dengan tinggi melebihi sepuluh meter mendominasi hutan itu. Daunnya majemuk, menyirip dan bergerigi. Akar rimpangnya panjang dan bercabang-cabang.

Selama ini, penduduk desa setempat menggantungkan hidupnya dari menanam pohon penghasil sagu tersebut. Pohon Rumbia namanya.

Masyarakat hampir selalu mengidentifikasikan bahwa produksi sagu berasal dari Timur Indonesia saja. Nyatanya, hampir 90% penduduk yang tersebar di 10 desa kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau menjadikan hutan rumbia sebagai sumber mata pencahariannya.

Salah satunya ialah desa Sungai Tohor yang luas wilayahnya mencapai 9.065 hektar.

Jauh sebelum negeri ini merdeka, penduduk di wilayah tersebut mengaku pernah menjadikan sagu sebagai makanan primernya.

Seiring waktu, akses keluar masuk barang menjadi gampang, sehingga beras menggantikan posisi sagu sebagai makanan utama di desa itu.

Meski demikian, masyarakat tetap menjadikan sagu sebagai makanan pendamping dalam tiap sarapan dan hari-hari besar yang mereka peringati.

Dimulai pada tahun 70-an, penduduk desa Sungai Tohor berinisiatif untuk membudidayakan pohon rumbia secara massal, alasannya mereka sadar telah dikaruniai tempat tinggal berlahan gambut, yang sangat cocok untuk ditanami rumbia yang dapat menghasilkan nilai ekonomis yang melimpah.

Nong Mel, salah satu pemuka yang dituakan di desa mengatakan budidaya Rumbia tradisional yang dilakukan warga selama ini telah memberikan kesejahteraan kepada mereka secara turun temurun.

“Dari seratus tahun yang lalu, kakek dan nenek saya sudah makan sagu. Kami hidup dari sagu,” tutur lelaki berusia 70 tahun itu.

Benar saja, Nong menjelaskan bahwa pengelolaan lahan hutan rumbia di desa Sungai Tohor menghasilkan 1ton-2 ton per harinya. Dalam sebulan, pengelolaan sagu basah di 12 kilang yang berdiri di desa tersebut dapat mencapai 300-500 ton.

Capaian tersebut dinilai Nong sangat ekonomis mengingat pohon rumbia tidak seperti kelapa sawit yang memerlukan replanting karena tanaman ini bersifat sekali tanam untuk selamanya.

Setiap batangnya ditebang, akan muncul lagi anakan baru yang akan dipanen paling cepat 8 tahun lagi.

Terlebih, budidaya pohon ini tidak memerlukan pupuk atau pestisida. Nong menjelaskan biaya produksi pengolahan sagu hanya dikenakan untuk perawatan mesin olah sagu semi-otomatis, membayar upah pekerja dan sesekali mencari benih unggul.

“Kualitas kami sangat baik selalu putih dan bersih. Berbeda dengan produksi perusahaan yang mungkin pakai pupuk dan pestisida, kalau dilihat tak secantik punya kita lah,” bangganya.

Ditambah, Nong dan para pemilik kilang lainnya lebih memilih untuk memasarkan langsung olahan sagu basahnya ke Malaysia atau Singapura dibandingkan dijual dalam negeri. Alasannya, dua negara tersebut mengimingi harga lebih tinggi daripada dalam negeri.

“Kalau kita ekspor ke luar dapat Rp 2.050, jual ke Selat Panjang (Ibukota Kabupaten Meranti-red) cuman Rp1850. Jika kita bisa produksi sagu kering, bisa kita jual ke luar sampai Rp5000. Untunglah kita ke luar kan. Masalahnya, sagu kering tak selamanya bisa karena menunggu air pasang, sebulan hanya dua kali aja,“ katanya.

Jika dikalkulasi 12 kilang yang beroperasi di sungai tohor dapat mencapai pendapatan maksimal hingga Rp 1,025 miliar. Tak heran desa tersebut terlihat sejahtera. Sarana pendidikan berdiri kokoh, tak kesulitan pangan bahkan petugas kepolisian pun tak ada di desa yang memiliki total 330 Kepala Keluarga ini.

Padahal biaya hidup di desa tergolong cukup tinggi, dengan menadah air hujan sebagai sumber air, membayar tagihan listrik sebesar Rp350.000/bulan- dengan pemakaian hanya dari pukul 18.00 WIB- 24.00 WIB- dan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp11.000/liter.

TERANCAM
Walaupun berhasil memasarkan sagu sampai ke luar negeri, Nong dan para pemilik kilang lainnya khawatir usaha budidaya sagu lestari akan tamat riwayatnya dalam beberapa tahun kedepan.

Kehadiran dua perusahaan besar, yakni PT National Sago Prima (NSP) yang bergerak di sektor sagu dan PT Lestari Unggul Lestari (LUM) yang mengantongi izin hutan industri kayu alam menjadi pemicunya.

Pasalnya, kedua perusahaan ini telah membangun sistem kanal sebagai sarana transportasi log/tual di area konsesi masing-masing.

Padahal, salah satu fungsi gambut adalah untuk menahan air. Adanya kanalisasi merusak sistem penanganan air gambut yang membutuhkan kelembaban sehingga membuat permukaan tanah terus turun (subsidensi).

Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Riko Kurniawan menilai hal tersebut lah yang menyebabkan kekeringan lahan gambut yang berujung pada kebakaran hebat di Riau, Januari 2014 lalu.

“Sama seperti jika kita mencacah nadi akan keluar cipratan yang serampangan, namanya bolding. Ini akan mengeringkan lahan, sehingga gambut akan cepat terbakar,” tutur Riko.

Dalam jangka panjang, Riko mengatakan pulau akan amblas karena subsidensi tersebut mempercepat air laut masuk ke darat,

“Tebing Tinggi ini dikelilingi oleh laut yang dalam, setelah terjadi penurunan permukaan air laut, akan terjadi infiltrasi. Bisa bayangkan jika air yang diserap bersifat asin, akan mematikan seluruh tanaman di atasnya, sehingga akan terus menurunkan permukaan tanah.”

Apalagi, Riko melanjutkan, jika dikaitkan dengan perubahan iklim tren air laut selalu naik tiap tahunnya. Sementara itu, tercatat 2,2 juta hektar lahan gambut di Riau terus dirusak dan beralih fungsinya, dari total 4,2 juta hektar. Padahal gambut berfungsi sebagai penyimpan cadangan karbon dan sumber emisi CO2. Dengan makin tingginya angka konversi lahan gambut, maka emisi gas karbon di Riau makin mempercepat perubahan iklim dunia.

Dikuatkan oleh Abdul Manan, tokoh masyarakat Sungai Tohor mensinyalir bahwa keringnya lahan menjadikan produksi sagu rakyat terus turun sejak tahun 2012. “Dulu bisa sampai 700 ton, sekarang ini hanya 300 sampai 500 ton saja,” ungkapnya.

Yang membuat masyarakat gundah, ialah beberapa kali penebangan pohon rumbia tak lagi disertai dengan anakan baru, sehingga Manan mengkhawatirkan produksi sagu akan habis di desa ini,“Sekarang jadi seringnya tak ada anakan lagi, tak mau tumbuh.”

Solusinya, PT NSP yang dimiliki oleh Sampoerna Agro telah membuat bendungan untuk mencegah air kanalisasi di atas lahan konsesi seluas 21.418 ha tersebut bermuara ke laut. Selain itu, Forestry Support Coordinator PT NSP Setio Budi Utomo juga mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan kepada masyarakat terkait kebakaran 2.200 ha selama Januari-Maret 2014.

“Untuk desa Kepau Baru dan Teluk Buntal yang berbatasan langsung dengan lahan kebakaran kami, telah kami berikan area penanaman jagung yang umur panennya sekian bulan untuk memberikan penghasilan dengan cepat kepada masyarakat yang terkena dampaknya.

Selain itu kami memberikan sembako, dan akan memberikan bantuan bibit sagu untuk merehabilitasi kebun rakyat yang terbakar,” katanya.

Terkait sistem monokultur yang ditanamkan PT NSP, Setio mengatakan bahwa sesuai izin area HTI, perusahaannya telah menerapkan 70% dari total lahan konsesi sebesar 21.418 sebagai tanaman pokok, 10% sebagai kawasan hutan lindung atau dibairkan sebagai hutan, 10% ditanami tanaman unggulan setempat seperti kayu geronggang, 5% untuk tanaman kehidupan masyarakat yaitu sagu, dan 5% sebagai sarana dan prasarana meliputi jalan, kamp dan kanal.

“Untuk kanal sendiri sangat kecil hanya 5% bersama jalan dan kamp. Kami memang sekarang sudah membendung, namun dampaknya belum terasa karena baru awal tahun ini di lakukan. Mengenai monokultur, sesuai skala perusahaan kita telah petakan dua kilometer hutan, dan kami budidayakan pakis,” jelasnya.

Sementara itu, Riko Kurniawan masih menganggap penutupan kanal melalui bendungan belum bisa menjamin kelestarian gambut. Dia mengatakan pemilihan komoditas PT NSP sudah benar, namun tata kelola penanaman masih salah.

“Tidak cukup saja dibendung, kanal itu harus ditutup dan hutan harus dialihfungsikan untuk rawa gambut. Kanal itu kan berfungsi untuk menekan biaya produksi, sudah banyak teknologi yang bisa dilakukan, meskipun lebih mahal, untuk mengangkut hasil hutan selain melalui air. Yang penting ramah lingkungan,” jelasnya.

Mengenai kebakaran hutan dan lahan, Manajer Perkebunan PT NSP Bajuri Ikhwani mengaku pihaknya masih melakukan penyelidikan secara internal, meskipun tersangka telah ditetapkan salah seorang karyawan PT NSP yang motifnya ditengarai tidak puas dengan sistem manajerial di PT NSP.

“Banyak titik api pada kebakaran lalu, dan salah satunya juga berasal dari masyarakat setempat. Faktor cuaca yang sangat ekstrem menjadi pemicu, tetapi kami juga melakukan penyelidikan internal yang menyebutkan bisa saja sabotase dilakukan faktor eksternal,” jelasnya.

JATAH
Berbeda dengan NSP yang mencoba membendung kanal, PT Lestari Unggul Makmur (LUM) yang memiliki izin HTI sejak 2006 lalu belum juga mengatasi kanal yang panjangnya diperkirakan mencapai 10 kilo meter, lebar 12 meter dan kedalaman 5 meter.

Pasalnya, sejak 2009, perusahaan ini berada dalam kondisi status quo, atau tidak beroperasi terkait maraknya penolakan warga atas izin HTI akasia yang dapat merusak kelangsungan ekosistem sagu.

Selain itu, masyarakat juga menolak sistem kanalisasi dan belum adanya izin operasional PT LUM untuk menggarap proyeknya.

Izin HTI PT LUM dikeluarkan pada 31 Mei 2007 berdasarkan pada SK Menteri Kehutanan nomor SK 217 / Menhut-II / 2007 dengan ukuran total dari 10,390 hektar di Kabupaten Bengkalis (saat ini bagian dari diperluas Kepulauan Meranti Kabupaten), Provinsi Riau.

Yang membuat penduduk makin geram, ternyata izin konsesi lahan PT LUM menempati kawasan hutan rakyat,”Izinnya segitu, tapi tiga ribuan hektar itu milik rakyat semua. Sekarang ini, kita sih terus tetap tanam karet dan tanaman lain di kawasan itu,” tutur Manan.

Manan mengatakan bahwa suaranya mewakili penduduk masyarakat untuk menyuarakan kepada pemerintah agar izin konsesi lahan PT LUM segera dicabut.

“Digantung kan, tidak ada izin operasional tapi sampai sekarang belum dicabut izinnya. Kami hanya inginkan lahan kami kembali,” jelasnya.

Manan, Nong Mel, dan penduduk kecamatan Tebing Tinggi Timur tidak menuntut banyak. Mereka hanya berharap bahwa budidaya sagu di lahan gambut oleh rakyat tetap terus lestari guna menjamin kesejahteraan anak cucu mereka kelak.

Editor : Saeno

<!– THR dari Bisnis Indonesia: Berlangganan ePaper seumur hidup hanya Rp10 juta. Terbatas hingga 31 Juli, klik DI SINI!. –>

Produksi Sagu Rakyat Di Tebing Tinggi Terancam Punah