Jakarta -Serikat buruh mendesak ada peningkatan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 komponen menjadi 84 komponen. Namun peningkatan komponen KHL tak otomatis sejalan dengan kenaikan upah minimum (UMP/UMK) yang buruh terima.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), pada UMP 2013 tercatat 60% UMP di 33 provinsi masih di bawah KHL, bahkan untuk 2014 ada sekitar 45% UMP di 27 provinsi masih di bawah KHL.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan seharusnya UMP setara dengan KHL. Namun kenyataannya pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan UMP, masih banyak yang tak memakai acuan KHL.
“Kami mengusahakan upah sesuai KHL, tapi penentunya ada di pemerintah,” katanya kepada detikFinance, Jumat (2/5/2014)
Said menambahkan, faktor tekanan pengusaha ke pemerintah daerah juga menjadi penyebab UMP tak sesuai dengan angka KHL di masing-masing daerah. “Kenapa pemerintah tidak mau menyetujui permintaan buruh, karena pemerintah dapat tekanan dari pengusaha,” katanya.
Berdasarkan data yang diolah detikFinance, dari 33 provinsi yang menetapkan UMP 2013, ada 20 provinsi yang menetapkan UMP di bawah KHL atau sekitar 60%.
Berikut daftar lengkap UMP 2013 di seluruh provinsi:
- Aceh Rp 1.550.000 (2,35% di atas KHL)
- Papua Rp 1.710.000 (18% di bawah KHL)
- Bengkulu Rp 1.200.000 (2% di bawah KHL)
- Kalimantan Tengah Rp 1.553.127 (20% di bawah KHL)
- Bangka Belitung Rp 1.265.000 (19% di bawah KHL)
- Kalimantan Selatan Rp 1.337.500 (8,95% di atas KHL)
- Kalimantan Barat Rp 1.060.000 (25% di bawah KHL)
- Sulawesi Selatan Rp 1.440.000 juta (4,3% di atas KHL)
- Kalimantan Timur Rp 1.752.073 (100% KHL)
- Sulawesi Utara Rp 1.550.000 (20% di atas KHL)
- Kepulauan Riau Rp 1.365.087 (3% di bawah KHL)
- Bali Rp 1.181.000 ( 2% di bawah KHL)
- Jambi Rp 1.300.000 (2% di bawah KHL)
- Sumatera Barat Rp 1.350.000 juta (3% di bawah KHL)
- Banten naik Rp 1.170.000 juta (100% KHL)
- Sumatera Selatan Rp 1.630.000 (2,3% di bawah KHL)
- Jawa Tengah Rp 830.000 (3,2% di bawah KHL)
- NTT Rp 1.010.000 (25% di bawah KHL)
- Riau Rp 1.400.000 juta (6,7% di bawah KHL)
- Yogyakarta Rp 947.114 (2,4% di atas KHL)
- DKI Jakarta Rp 2.200.000 (11,8% di atas KHL)
- Jawa Barat Rp 850.000 (11% di bawah KHL)
- Maluku Rp 1.275.000 (27% di bawah KHL)
- Jawa Timur Rp 866.250 (5% di atas KHL)
- Sulawesi Tengah Rp 995.000 (4% di bawah KHL)
- Gorontalo Rp 1.175.000 (24% di bawah KHL)
- Sulawesi Barat Rp 1.165.000 (17% di bawah KHL)
- Sumatera Utara Rp 1.375.000 (6,18% di atas KHL)
- Sulawesi Utara Rp 1.550.000 (20% di atas KHL)
- NTB Rp 1.100.000 (22% di bawah KHL)
- Papua Barat Rp 1.720.000 (19% di bawah KHL)
- Maluku Utara Rp 1.200.622 (30% di bawah KHL)
- Lampung Rp 1.150.000 (8,48% di atas KHL)
Sedangkan jika mengacu dengan data UMP 2014, tercatat ada 12 provinsi dari 27 provinsi yang masih menetapkan UMP di bawah KHL. Artinya ada sekitar 45% provinsi yang menetapkan UMP di bawah KHL.
Berikut daftar besaran UMP 2014 dari 27 provinsi:
- Kalimantan Selatan Rp 1.620.000 (4,18% di atas KHL)
- Banten Rp 1.325.000 (100% KHL)
- Kalimantan Tengah Rp 1.723.970 (18% di bawah KHL)
- Kalimantan Barat Rp 1.380.000 (19% di bawah KHL)
- Jambi Rp 1.502.300 (100% KHL)
- Sulawesi Tenggara Rp 1.400.000 (5% di bawah KHL)
- Sumatera Barat Rp 1.490.000 (1,66% di atas KHL)
- Bangka-Belitung Rp 1.640.000 (10% di bawah KHL)
- Papua Rp 2.040.000 (6,97% di atas KHL)
- Bengkulu Rp 1.350.000 (7,14% di atas KHL)
- NTB Rp 1.210.000 (15% di bawah KHL)
- Jakarta Rp 2.441.301 (6,14% di atas KHL)
- Kepulauan Riau Rp 1.665.000 (100% KHL)
- Riau Rp 1.700.000 (2,77% di atas KHL)
- Sumatera Utara Rp 1.505.850 (19% di atas KHL)
- Kalimantan Timur Rp 1.886.315 (100% KHL)
- Nanggroe Aceh Darussalam Rp 1.750.000 (1,36% di atas KHL)
- Sulawesi Tengah Rp 1.250.000 (4% di bawah KHL)
- Maluku Rp 1.415.000 (35% di bawah KHL)
- Gorontalo Rp 1.325.000 (20% di bawah KHL)
- Lampung Rp 1.399.037 (100% KHL)
- Bali Rp 1.542.600 (10% di atas KHL)
- NTT Rp 1.150.000 (29% di bawah KHL)
- Sulawesi Selatan Rp 1.800.000 (2,27% di atas KHL)
- Sulawesi Barat Rp 1.400.000 (28% di bawah KHL)
- Maluku Utara Rp 1.440.746 (20% di bawah KHL)
- Papua Barat 1.870.000 (12% di bawah KHL)
(hen/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
Ini Hitung-hitungan Buruh Minta Tambahan KHL Baru
No comments:
Post a Comment