Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah setiap tahun. Namun kalangan pengembang meragukan kesanggupan pemerintah mencapai target tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menanggapi rasa pesimistis tersebut. “Bicara kesanggupan dengan target, bukan berarti kita malah menururunkan target. Justru kita harus pasang target. Nah, kita genjot itu usaha kita agar target itu tercapai. Bukannya dibalik, kita hanya mengikuti sanggupnya kita dan nggak mau mencoba tantangan baru,” ujar Basuki kepada detikFinance, Selasa (30/12/2014).
Ia juga menanggapi pernyataan kalangan pengembang yang menyebut bahwa angka realistis jumlah perumahan komersil baru yang bisa dibangun pengembang hanya sebanyak 400.000 unit per tahun.
“Kalau hanya begitu kita menyerah bagaimana kita mau mempercepat pembangunan kita? Ya kalau hanya nurutin 400.000 per tahun, terus kapan backlog (kurang pasok) 13 juta kebutuhan rumah akan bisa diatasi? Butuh berapa puluh tahun kita?” tanya Basuki.
Basuki akan berupaya keras memberikan dorongan kepada pihak pengembang perumahan untuk dapat meningkatkan produsi hunian per tahunnya.
Cara yang dilakukannya adalah dengan mengupayakan berbagai kemudahan perizinan hingga pendanaan. Terkait pendanaan, diakuinya saat ini pihak Kementeriannya tengah menjalin kerjasama dan dukungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk meningkatkan investasi langsung ke sektor infrastruktur termasuk salah satunya bidang perumahan.
Langkah ini didasari kesadaran bahwa tingginya target pembangunan tidak akan cukup bila hanya mengandalkan pendanaan tunggal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam estimasi yang dilakukan Bappenas, dalam lima tahun ke depan pemerintah hanya mampu menyediakan Rp 2.200 triliun untuk infrastruktur pakai APBN. Padahal, kebutuhan dana untuk pembiayaan infrastruktur dalam lima tahun mendatang mencapai Rp 5.500 triliun.
“Percepatan infrastruktur tidak hanya kewajiban pemerintah, tapi juga perlu dukungan dari investasi swasta. Bila perizinan ini bisa dipermudah, maka minat swasta yang besar bisa lebih banyak terakomodir, dan target pembangunan bisa tercapai,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Anton R. Santoso beranggapan, target pemerintah membangun 2 juta rumah baru setiap tahunnya sebagai target yang terlalu ambisius.
(dna/hen)
