Jakarta -Kalangan pelaku usaha mengakui beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat perekonomian Indonesia tidak stabil. Mau tidak mau subsidi ini harus direformasi oleh pemerintahan baru.
Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Tulus Santoso mengatakan subsidi BBM itu ibarat buah simalakama. Semua pihak, termasuk pemerintahan sudah tahu itu adalah penyakit, tapi tak kunjung ada perubahan.
“Memang sulit itu. Orang tahu penyakitnya cuma untuk mancabut (subsidi BBM) itu kan susah, ya kan, ada sepeti simalakama,” ungkap Tulus di Gedung BEI, SCBD, Jakarta, Rabu (7/5/2014)
Menurutnya, tidak harus ada kebijakan seperti pencabutan subsidi secara keseluruhan. Namun, lebih kepada kebijakan yang memberikan arahan yang pasti untuk dunia usaha. Misalnya dengan penggunaan energi alternatif.
“Saya tidak mengaharapkan suatu perbaikan yang signifikan dari itu. Karena memang sulit,” ujarnya.
Ia menyatakan persoalan BBM menjadi sangat krusial sejak 3 tahun yang lalu. Sehingga puncaknya pada pertengahan tahun 2013 menghantam defisit transaksi berjalan atau current account defisit (CAD).
Pemerintah pun menurutnya sudah memperkirakan hal itu sebelumnya. Akan tetapi, tetap saja mengurangi subsidi itu sulit. Sehingga ketika CAD melonjak, semua pihak baru menyadari pentingnya kebijakan pengurangan subsidi BBM.
“CAD kan tidak terjadi tiba-tiba. Subsidi BBM yang terlalu larut dan itu sudah terjadi, 2 atau 3 tahun lalu dan akan terjadi terus,” tegasnya.
Bila, persoalan subsidi bisa direformasi, setidaknya akan mudah memberikan persepsi yang positif terhadap pasar. Tentunya ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan baru.
“Cuma persepsi ini mudah-mudahan membaik setelah pemilu berhasil memilih pemimpin yang baru yang memajukan perekonomian, itu persepsi akan balik dan investasi juga,” paparnya.
(mkl/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
Pengusaha Ingin Pemerintah Baru Bisa Kurangi Subsidi BBM
No comments:
Post a Comment